Jakarta, Aktual.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan menurunkan 700 personil dalam pengamanan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla yang akan berkunjung pada Senin (5/9) untuk menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Andalas (Unand).
“Personil nantinya akan difokuskan mulai dari pengamanan di bandara, jalur-jalur yang dilewati oleh wapres serta lokasi pemberian gelar tersebut,” kata Kabag Ops Polresta Padang, Kompol Sumintak di Padang, Sabtu (3/9).
Menurut dia kemungkinan Wapres Jusuf Kalla beserta rombongan selepas mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) akan melalui jalur Bypas menuju Unand.
“Jalan tersebut nantinya akan bebas dari kendaraan dan ditutup ketika rombongan melewati jalur tersebut,” sebut dia.
Ia mengatakan ketika sampai kampus Unand, wapres akan dijamu di Kantor Rektorat. Selanjutnya akan menuju Auditorium Unand untuk menerima penyerahan gelar Doktor Kehormatan.
“Setelah itu, Wapres JK akan membuka acara Konstitusi Hukum Tata Negara III di Convention Hall Unand,” tambah dia Menurut dia tim pengamanan utama wapres nantinya dipegang oleh pihak Korem 032 /Wirabraja. Setelah melaksanakan kegiatan di Unand, wapres akan langsung bertolak ke luar Kota Padang.
“Kemungkinan wapres akan bertolak menuju Sate Mak Syukur di Padang Panjang sebelum melanjutkan kunjungannya ke daerah lain di Sumbar,” ujar dia.
Sementara itu, terkait pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada orang nomor dua di Indonesia tersebut Kepala Humas Unand, Eriyanty mengatakan dasar anugerah gelar itu berdasarkan usul tiga tokoh promotor yaitu Prof Saldi Isra, Prof Todung Mulya Lubis, dan Prof Elwi Danil yang kesemuanya ahli hukum.
Dia menyebutkan, alasan Jusuf Kalla mendapatkan gelar kehormatan itu, menurut promotor adalah kesuksesan dalam bidang usaha dan industri serta politik, termasuk keberhasilan menjadi wapres dengan presiden yang berbeda.
Dalam bidang hukum promotor menilai, kata Eriyanty lagi, JK berperan dalam Pembentukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI.
Kemudian, JK dinilai sukses memediasi perdamaian di Aceh, Ambon, dan Poso, sehingga telah menjadi inspirasi banyak pemimpin dalam membina masyarakatnya untuk hidup damai, tak terkecuali di Sumbar.
Lalu, perundingan Helsinki dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan yang ke empat adalah membumikan Desentralisasi Asimetris demi Meneguhkan NKRI.
Selain itu masih banyak peranan JK yang dinilai menginspirasi banyak pemimpin nasional, seperti tanggap cepat penanggulangan bencana dan memajukan kepemudaan nasional.
(Ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
