Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengaku, miris dengan apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ada delapan orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Menurut dia, kenyataan yang diungkapkan menteri itu tentu mengusik rasa keadilan bagi masyarakat, terlebih bagi mereka yang membayar pajak.
“Para konglomerat itu harus tahu diri, mereka itu masuk dalam 1 persen kelompok yang menguasai 50,3 persen kekayaan Indonesia, masuk 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional,” kata Darmadi di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (15/12).
“Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan Indonesia. Masa tidak punya NPWP?”
Bahkan, lebih ironis lagi, sebut Darmadi, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya di Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Berdasarkan Crony-Capitalism Index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.
“Makanya banyak saudagar yang menyelinap masuk ke dalam kekuasaan, sehingga kenikmatan berbisnisnya terlindungi,” papar bendahara umum Megawati Institute itu.
“Banyak dari mereka tidak dapat bersaing secara sehat. Keunggulan bersaingnya adalah menempel ke penguasa.”
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pemerintahan Jokowi harus berhati-hati dan tegas kepada konglomerat tersebut. “Urus NPWP saja gak mau, kita ragukan mereka membayar pajak dengan benar. Apalagi ikut tax amnesty.”
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
