Jakarta, Aktual.co — Sosiolog Nia Elvina menyatakan bahwa lingkaran korupsi jika tidak segera dihentikan dapat mengancam demokrasi di Indonesia yang terus dibangun.
“Saya kira, pemerintahan sekarang harus menyadari akan hal ini, jika tidak negara kita akan sulit untuk keluar dari lingkaran korupsi,” katanya di Jakarta, Sabtu (13/12).
Menurutnya Indonesia harus punya komitmen kuat untuk menanganinya. Ulasan mengenai data yang dipublikasikan oleh Transparency International mengenai indeks tentang korupsi, di mana negara-negara seperti Denmark, Norwegia, Swedia dan sebagainya menjadi negara terbersih dari kasus-kasus tindakan korupsi.
Transparency International menyatakan dalam indeks persepsi korupsi, Indonesia menduduki peringkat 107 dari 175 negara. Posisi Indonesia hanya mencatatkan skor 34 di mana skalanya dari nol (korupsi tinggi) hingga 100 (bersih dari korupsi).
Di kawasan Asia Tenggara indeks korupsi Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga, seperti Malaysia yang berada di peringkat 50 dengan skor 52, sedangkan Filipina dan Sri Lanka menduduki peringkat 82 dengan skor 38. Sedangkan Singapura, berada di level 7 dengan 84 poin.
Nia menambahkan, dari kacamata sosiolog, data-data itu menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi sosialis lebih bersih ketimbang negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi yang bersifat liberal atau pasar.
“Berefleksi ke negara kita, para pendiri bangsa ini sebenarnya sudah mengamanatkan kepada generasi penerus mereka untuk menerapkan kebijakan ekonomi sosialis ala Indonesia atau yang dikenal dengan sosialisme ala Indonesia, yang terkandung dalam pasal 33 dan 34 UUD,” kata dia.
Hal inilah yang sebenarnya menjadi persoalan mendasar dan harus segera diimplementasikan oleh pemerintahan dan generasi sekarang.
“Pemerintah harus menyadari bahwa keyakinan para pendiri bangsa kita terbukti pada era sekarang benar.”
Artikel ini ditulis oleh:
