Jakarta, Aktual.co — Rencana pengambilalihan pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dinilai tidak ada gunanya. Pasalnya, jika hal itu terjadi, kekuasaan pembinaan olahraga akan terpusat di Kemenpora.
“Jika itu terjadi (rencana Kemenpora ambil alih pengelolaan komplek GBK), hanya menambah kekuasaan Kemenpora. Itu tidak sehat bagi Kemenpora sendiri,” tegas Wakil II Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ganjar Razuni kepada Aktual.co di Gedung KONI Pusat, Jakarta, jumat (12/12).
Menurut Ganjar, untuk soal pengelolaan itu urusan komitmen, manajemen dan lembaganya. Bahwasanya ada unsur pengawasan itu harus ada.
“Kemenpora bisa jadi pengawasnya. Yang penting pemakainya jangan pemerintah (Kemenpora). Dalam hal ini, cabang olahraga adalah “user” (pemakai) yang diwakili oleh KONI,” paparnya.
“Intinya, pengelola komplek GBK harus mempunyai hasrat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat olahraga,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
