Jakarta, Aktual.co — Langkah Presiden Jokowi untuk memasukan rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara dalam prolegnas 2015 terus menuai kritik, terlebih dari kalangan civil society.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghozali mengatakan bila benar hal itu dilakukan maka sama saja dengan kemunduran presiden dalam memilih Jaksa Agung (JA) yang berlatar belakang partai politik.
“Kalau itu benar mau diajukan (RUU,red) kita tidak bisa bilang apa-apa lagi, itu kemundurannya setara dengan kemuduran dengan menujuk jaksa agung dengan latar belakang parpol, sama seprti itu,” ucap Effendi, di Jakarta, Selasa (8/12).
Kendati demikian, sambung dia, dirinya belum mendengar langkah presiden untuk mencanangkan RUU yang pada pemerintahan sebelumnya bermasalah.
“Saya belum dengar tetapi kalau itu benar ada saya rasa dari apa yang kita pelajari sebelumnya, perbaikan (RUU) itu tidak bisa, sementara harus dilakukan perbaikan menyeluruh dalam RUU Kamnas dan Rahasia Negara,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
