Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyatakan bahwa pihaknya didampingi pihak Mahkamah Agung (MA) akan membuka Pengadilan perikanan di Ambon.
“Tindak pidana perikanan itu sangat penting. Lusa saya bersama MA akan membuka pengadilan perikanan di Ambon,” ujar Susi dalam Seminar “Peran Polri dan Sinegritas Polisional Menuju Indonesia sebagai Negara Maritim” di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (9/12).
Dia menjelaskan, saat ini penting adanya sinergitas penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum, maka mandiri budidaya akan hilang. “Sinergi penegakan hukum dilaut penting, kalau tidak kemandirian budidaya akan hilang,” katanya.
Susi mengungkapkan, dalam upaya penegakan hukum dalam sektor perairan Indonesia dibutuhkan kerjamsama antara stekhoder dengan pihak-pihak terkait.
“Dibutuhkan wujud kerja sama dan koordinasi dengan Polri. Termasuk di dalamnya pengawasan di laut dan tindak pidana perikanan, yang besok pengadilannya saya resmikan di Ambon,” terangnya.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sempat mengatakan terkendala di undang-undang. “Polisi terlibat penyidikan jarak 12mil, saya ingin zonanisasi tidak ada batasan kavling laut,” katanya.
Menurut Susi, aturan otonomi daerah akan memancing konflik. Karena itu, dalam pemberantasan pencurian ikan, banyak kapal yang berbendera Indonesia tetapi saat ditelisik justru kapal-kapal tersebut bukan milik WNA melaikan milik asing.
“Buat yang logis, ilegal fishing kalau bendera indonesia belum tentu kapal benar WNI,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
