Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana menambah stok cadangan minyak, dari 19 hari menjadi 40 hari.
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra mengatakan cadangan minyak selama 19 hari itu merupakan stok operasional Pertamina. Dan bukan cadangan strategis Pemerintah Indonesia.
“Perlu diketahui, yang 19 hari itu bukanlah stok nasional melainkan stok operasional yang dibiayai sendiri oleh Pertamina sebesar Rp30 triliun dan tidak dibayarkan oleh Pemerintah. Jadi bukan stok nasional atau cadangan nasional,” ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Minggu (7/12).
Menurutnya, selama ini Pemerintahan Indonesia dari masa ke masa belum pernah memiliki cadangan minyak nasional. Tidak pernah juga tercantum dalam APBN anggaran untuk cadangan minyak nasional itu.
“Tidak pernah ada sejarahnya stok nasional dibebankan kepada APBN. Semuanya selama ini Pertamina yang menanggung. Dan tidak pernah diganti oleh Pemerintah,” jelasnya.
Faisal menuturkan lebih baik Pertamina menghapuskan saja cadangan operasional itu. Dan jika terjadi kelangkaan, maka biarkan Pemerintah yang menanggung.
“Kalau saya jadi dirut pertamina saya hilangkan saja itu stok. Kalau kekurangan yah biarkan pemerintah yang menanggung. Biarkan saja SPBU kosong,” tuturnya.
Ia juga menyesalkan reaksi publik yang selalu menghujat atau menyalahkan Pertamina ketika terjadi sesuatu terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa mengetahui hal yang terjadi sebenarnya.
“Contohnya, ketika SPBU kosong, terjadi kelangkaan selalu Pertamina yang di hujat, lalu apa kerja dari BPH migas? MK juga seharusnya turut bertanggung jawab bagaimana judicial review kita terhadap BPH Migas dibatalkan. Ketika Pertamina dihujat BPH migas justru enak duduk-duduk manis berkeliling dunia,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
