Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI Jakarta menginginkan pengusaha dapat mensiasati kebijakan pemerintah memangkas biaya promosi pariwisata dan anggaran rapat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman di Balai Kota, Jumat (5/12). Ia mengatakan pengusaha harus memperluas jaringan pasar baik dengan buyer di Indonesia maupun negara tetangga.
“Pebisnis harus lebih kreatif dan juga memperluas jaringan pasar yang ada dan membangun jaringan kemitraan bisnisnya dengan buyer,” ujarnya saat dihubungi wartawan.
Ia mengatakan kebijakan pemangkasan biaya promosi sebesar Rp 170 miliar tersebut berimbas kepada sektor pariwisata karena pihaknya tak lagi dapat menyelenggarakan promosi ke luar negeri. Untuk itu, ia harus memutar otak untuk menjaga jumlah wisatawan tanpa harus melakukan promosi ke luar negeri dengan melakukan skema public private partnership (PPP) agar gedung-gedung pertunjukan di DKI dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Gedung pertunjukan itu bagian dari daya dukung kota yang harus mendapat investasi. Modelnya PPP,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengandalkan pelaku usaha sektor meetings, incentives, confencing and exhibitions (MICE) untuk menggelar event di Jakarta. “MICE untuk Jakarta masih survive. Jadi enggak usah khawatir,” lanjutnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
