Jakarta, Aktual.co — Keputusan Munas Golkar di Bali yang menolak Perppu Pilkada yang digelontorkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI, mendapat tanggapan dari yang bersangkutan.
Melalui media sosial twitter, SBY mengatakan soal penolakan Golkar.
“Berkaitan dengan isu penolakan Partai Golkar terhadap Perppu tentang Pilkada Langsung, saya ingin sampaikan sikap saya,” tulis SBY di akun twitternya.
“Sikap ini saya sampaikan dalam 2 kapasitas, sebagai mantan Presiden yang keluarkan Perppu tersebut dan sebagai Ketum Partai Demokrat,” kata SBY.
Menurut SBY, saat menulis di twitter dia sedang memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol yang disepakati pada tanggal 1 Oktober 2014 lalu yang berisi dukungungan terhadap Perppu usulan Pemerintahan SBY itu.
“Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PG, P Gerindra, PD, PAN, PKS dan PPP. Khusus PPP hanya Ketum,” tulis dia.
SBY menyatakan bahwa nota Kesepakatan itu dia terima pada sore harinya di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI.
“Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu,” tulis dia.
SBY pun menilai Partai Golkar telah mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada itu.
“Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip,” kata SBY.
Atas sikap Golkar tersebut, Partai Demokrat tidak mungkin bisa bekerjasama dengan partai yang tidak konsisten.
“Tidak mungkin PD bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja.”
Artikel ini ditulis oleh:
