Jakarta, Aktual.co — Setelah BUMN diprivatisasi dengan berbagai cara, sekarang giliran jabataan dalam pemerintahan akan dilelang ke swasta. Analis ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menilai ternyata bagi-bagi jabatan menteri, Direksi BUMN tidak memuaskan hati elite penguasa. Pasalnya, kini gliran jabatan Dirjen dalam kementerian akan dibagi-bagi.
Sebagaimana diketahui bahwa Kementrian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan Lelang Jabatan (Open Biding) Dirjen Bea Cukai (BC). Lelang Jabatan(Open Biding) Dirjen BC dibuka utk TNI/Polri, Direksi BUMN, K/L, dengan demikian pihak swasta bisa masuk dalam jabatan jabatan ini.
“Saya melihat Rini Soemarno sendiri yang meminta agar direksi BUMN dapat dikutkan dalam lelang jabatan. Sementara direksi BUMN tersebut adalah orang orang swasta,” ujar analis AEPI, Salamuddin Daeng kepada Aktual di Jakarta, Sabtu (2/5).
Menurutnya, bagi pejabat Kemenkeu, ditetapkan syarat yang berat, dimana salah satunya adalah harus menjabat di Eselon IIA nya selama 5 tahun yang secara internal berat. Berarti memang jabatan dirjen diduga akan menjadi ajang bagi jabatan diantara tim sukses, partai pengusung, dll.
“Orang-orang profesional, termasuk agen-agen asing sekarang dapat mengisi jabatan birokrasi negara. Demikian juga agen-agen dari para pengusaha besar mafia pajak akan bisa langsung menduduki jabatan strategis sebagai Dirjen Bea Cukai. Agen agen titipan para politisi akan menduduki jabatan Dirjen Bea Cukai,” tegasnya.
Dikatakannya, pengalaman dalam privatisasi, swastanisasi dan komersialisasi BUMN telah membawa BUMN dalam penguasaan asing dan utang luar negeri.
“Ke depan, komersialisasi pemerintahan akan menjadikan pemerintahan Indonesia, mulai dari Presiden, Menteri, Dirjen, akan dikuasai kaki tangan asing. Mengapa tidak sekalian jabatan Panglima TNI, Kapolri dan jajarannya dilelang..?? Selamat bubarkan pemerintahan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
