Jakarta, Aktual.co —Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan validasi data masyarakat kurang mampu membutuhkan biaya besar dan makan waktu.
“Butuh anggaran Rp1,191 triliun, hampir Rp2 triliun kalau validasi dilakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial,” kata Menteri Sosial (Mensos), Rabu (3/12).
Sementara jika dilakukan verifikasi data hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk keseluruhan data dan hanya makan waktu tiga bulan.
Verifikasi data diperlukan untuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan pemerintah melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, khusus untuk validasi data sudah dilakukan forum diskusi grup sebanyak dua kali dengan para pakar, universitas dan pihak lainnya untuk mendengarkan masukan mereka.
“Kita sarankan untuk melakukan verifikasi karena lebih murah dan efektif karena data langsung dari bawah,” kata Khofifah.
Verifikasi bisa dilakukan dengan memberi peran kepada RT, RW, kepala desa, camat dan bupati karena mereka yang lebih mengetahui kondisi masyarakat dilapangan.
Terutama dengan memanfaatkan data yang dimiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Saat ini, menurut Mensos, baru 10 kabupaten yang memiliki TKPKD dan data yang baik dan seharusnya bisa dikonsolidasikan dengan Pemerintah Pusat.
“Kalau data sudah bagus tidak perlu lagi validasi,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
