Jakarta, Aktual.co — Direktur PT Pertamina Ahmad Bambang angkat bicara terkait rencana DPR untuk menganulir kerjasama antara Pertamina-Sonangol EP karena dinilai diskon yang selama ini digadang-dagang hanya sebuah pembohongan publik.
“Saya Pikir masalahnya karea informasi yang belum jelas. Ya kalau itu nanti kita sudah jelaskan plus minusnya ya keputusan ada di sana (DPR). Tapi seringkali kan kita belum tau scope Masalah secara menyeluruh, sudah komentar,” Kata Ahmad saat ditemui di Hotel Ritz Calton, Rabu (3/12).
Ia menjelaskan alasan mengapa sampai saat ini transaksi dengan Sonangol pada Januari nanti masih dengan harga normal karena memang belum ada titik kesepakatannya. Padahal jika syarat MoU bisa terpenuhi maka Indonesia akan mendapatkan banyak diskon.
“Ya saya katakan karena syarat di MoU belum terpenuhi. Tapi bukan berarti nggak ada gunanya dengan tadi sonangol itu. Kalau joint venture ini terpenuhi, kita dapet diskon banyak,” ujarnya.
Lantas, jika seandainya DPR menganulir transaksi dengan Sonangol, Apakah ada perusahaan lain yang siap dijadikan mitra, menurutnya ada tiga aspek untuk mencapai kedaulatan energi.
“Ya kita dalam rencana pengembangan Kilang. Ada tiga aspek kedaulatan energi untuk government energy of supply. Satu kebutuhan crudenya, kedua kapasitas kilangnya, ketiga fasilitas penimbunannya. Sekarang kalaupun Kilang kita upgrade trus kita bangun Baru, yang kita olah juga nggak ada kan. Artinya apa? Kami juga nyari partner untuk mengembangkan Kilang ini yang bisa menjamin security of supply crudenya,” jawabnya.
“Oleh karena itu, dengan Aramco pun kita juga lagi kaji kembali serta CNOOC China yang punya crude, jadi bukan kerjasama bangun Kilang tapi bagaimana crudenya terjamin supplynya. Nah ini G to G kita harapkan juga. Jadi bukan hanya sonangol,” terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji kembali kerja sama jual beli minyak antarperusahaan pelat merah itu dengan Sonangol. Kajian tersebut, dilakukan untuk menghitung ulang proses jual beli minyak mentah yang direncanakan dipasok untuk jangka panjang. Sebab, kerja sama kedua perusahaan pelat merah ini disebut-sebut bisa memberikan harga minyak yang lebih murah daripada harga pasar belum juga terwujud.
Taufik mengatakan, DPR bisa saja menganulir keputusan pemerintah kalau ada kesepakatan yang tak berjalan dicurigai berjalan tak semestinya.
“Oh, bisa (dianulir) karena fungsi pengawasan itu tak ada batasannya sepanjang ditemukan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu bisa dieksekusi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
