Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku larangan menggelar pertemuan dan rapat di hotel oleh pemerintah pusat, berdampak pada ekonomi dan pariwisata di daerah itu.
“Selama ini dengan adanya kegiatan oleh pemerintah dan BUMN telah banyak membantu perekonomian dan pariwisata di NTB,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB HL Gita Aryadi di Mataram, Jumat (28/11).
Menurut dia, kebijakan tersebut sekilas sangat positif untuk mengurangi beban anggaran negara dan daerah, namun di satu sisi juga akan berimbas terhadap perputaran laju ekonomi, terutama di wilayah destinasi pariwisata seperti di NTB.
“Kita setujui pemberlakukan itu untuk efisiensi anggaran, tetapi di satu sisi ekonomi NTB sedang tumbuh, kalau itu diperlakukan pastinya akan berdampak kepada ekonomi dan pariwisata NTB,” kata dia.
Karena itu, kebijakan tersebut dinilai mengancam menurunkan jumlah tingkat hunian hotel terutama di NTB. Terlebih, NTB sangat mengandalkan kunjungan wisatawan dari acara-acara seperti MICE.
Sebelumnya, Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi tidak sependapat dengan wacana pemerintah pusat yang melarang pegawai pemerintah dan BUMN menggelar kegiatan di hotel.
“Tentu terkait pelarangan ini kami tidak sependapat, karena bagaiamanapun NTB merupakan daerah tujuan wisata nasional dan memberikan pemasukan pendapatan bagi pemerintah,” kata Zainul Majdi.
Artikel ini ditulis oleh:
