Jakarta, Aktual.co — Pengamat Kepolisian, Neta S Pane menilai jika Polri punya kewenangan besar untuk melarang atau tidak memberi ijin keramaian pada Munas Golkar di Bali. Mengingat potensi ancaman kamtibmas di even itu bisa merusak citra pulau dewata tersebut.
“Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan, jika Kapolda Bali maupun Kapolri nekat memberi ijin keramaian pada Munas Golkar dan kemudian terjadi kerusuhan, kedua pejabat Polri itu harus bertanggung jawab,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (26/11)
Ketua Presidium IPW itu mengatakan, sebab Menko Polhukam sebagai pejabat pemerintah yang berwenang atas koordinasi keamanan sudah mengingatkan agar Polri tidak memberi ijin Munas Golkar di Bali.
Karenanya, sambung dia, Polri perlu mencermati aspek keamanan, mengingat Bali sebagai daerah wisata, faktor keamanan di Bali tidak boleh terganggu.
“Potensi dan bibit gangguan keamanan tidak boleh dibiarkan. Bibit konflik yang terjadi di Jakarta harus jadi pertimbangan. Polri jangan mau dibawa ke dalam urusan politik. Sebagai institusi penjaga keamanan, Polri hendaknya konsisten bersikap, sehingga orientasinya dalam memberi ijin keramaian lebih kepada apakah even itu memiliki potensi ancaman kamtibmas atau tidak,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
