Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.
Apresiasi tersebut diberikan karena Bali bisa mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik guna mencegah korupsi dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.
“Kami memilih Badung sebagai proyek percontohan pencegahan korupsi dana APBD, karena pencegahan korupsi di daerah ini cukup baik didukung pemerintahan pro-rakyat,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Mangupura, Badung, Rabu (26/11).
Dia menuturkan, praktek korupsi yang mengkhawatirkan di seluruh Indonesia saat ini terkait penyalahgunaan dana APBD, sehingga masalah ini penting dicarikan solusinya untuk menyelamatkan keuangan negara dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Menurut dia, Pemkab Badung sudah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik terbukti berhasil menyelesaikan pembahasan dana APBD 2015 secara tepat waktu 17 Desember lalu, tinggal menunggu verifikasi dari Pemprov Bali.
Selain itu, Pemkab Badung mengalokasikan dalam APBD 2015 belanja publik yang cukup bagus sekaligus berpihak pada rakyat. Komposisi belanja APBD Kabupaten Badung untuk belanja publik 67,88 persen, sedangkan belanja aparat sekitar 32,22 persen dari anggaran APBD 2015 sebesar Rp3,4 triliun.
“Beberapa daerah di Indonesia dana APBD-nya didominasi belanja modal di bawah 30 persen, bahkan ada daerah yang hanya mengalokasikan dana belanja publik sebesar 13 persen saja, dana yang sekecil itu dipastikan jauh lebih kecil sampainya ke masyarakat.”
Sementara itu, Direktur Pengawasan BUMD I Nyoman Sardiana menjelaskan, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung pada 2013 tinggi mencapai 7,20 persen, sehingga menjadi kabupaten terkaya di Bali.
“Sementara tingkat pemerataan pendapatan juga bagus ditandai ketimpangan orang kaya dengan orang miskin tipis, penyerapan anggaran APBD 2014 sudah 90, 33 persen sampai November ini,” katanya.
Menurut dia, komitmen Pemkan Badung dalam mencegah korupsi dana APBD memang patut diapresiasi dengan melakukan berbagai inovasi dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan segala potensi resiko penyelewengan.
Sementara Pemkab Badung juga melakukan inovasi peralatan komputerisasi yang data datanya sangat mudah diakses untuk memaksimalkan pajak parkir bandara dan mencegah penyimpangan.
“Pemkab Badung juga telah mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang menarik minat investor untuk berinvestasi sekaligus menyederhanakan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sardiana.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
