Jakarta, Aktual.co — Pelarangan Munas Golkar yang dilakukan jajaran pemerintahan merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik dari UNJ Ubedillah Badrun, saat berbincang dengan Aktual.co, di Jakarta, Rabu (26/11).
Dia juga menilai bahwa ini merupakan tindakan intervensi bahkan represif oleh pemerintah terhadap partai opisisi
“Ini paling aneh dalam sejarah politik Indonesia,” jelasnya.
Ubedilah Badrun juga mengungkapkan pelarangan Menko Polhukam ini tidak konstruktif dan tidak dibenarkan dalam konteks demokrasi.
“Larangan ini adalah sebuah bentuk intervensi dari rezim terhadap kekuatan politik yang ada,” sergahnya. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), melarang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, 30 November mendatang.
Laporan: Meutia
Artikel ini ditulis oleh:
