Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Menko Polhukam yang meminta Polri tidak memberikan ijin untuk Munas Golkar di Bali, 30 November mendatang, semakin mengkonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga (RT) partai Golkar
Hal itu disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (26/11).
“Larangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini,” ucapnya.
Sekretaris fraksi partai berlambang pohon beringin itu pun meyakini, sikap pemerintah yang ikut campur itu akan ditanggapi seluruh elemen masyarakat terhadap penyalah gunaan wewenang tersebut.
“Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
