Jakarta, Aktual.co — Tim Reformasi Tata Kelola Migas meminta PT Pertamina (Persero) agar transparan terkait jumlah impor BBM. Menanggapi hal itu, Pertamina mengklaim bahwa pihaknya sudah transparan kepada Pemerintah.
“Jadi begini, data ekspor impor crude maupun produk itu kan sudah rutin kita sampaikan ke Pemerintah melalui Dirjen Migas dan ke BI. Yah terserah pemerintah, mau di buka ke publik itu kan wewenangnya bukan pertamina. Itu wewenang pemerintah,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (25/11).
Ia menegaskan, Pertamina itu berhubungan kepada Pemerintah bukan kepada publik.
“Kalau publik kan hubungannya dengan Pemerintah. Apakah data ini termasuk data strategis atau data rahasia, yah wewenangnya ada di pemerintah bukan di Pertamina. Intinya kan kalau soal transparan Pertamina sudah transparan ke Pemerintah,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengatakan, dirinya meminta Menteri ESDM Sudirman Said memerintahkan Pertamina membuka data-data BBM yang diimpor Pertamina.
“Saya menuntut ke Pak Menteri untuk dibuka ke publik. Dibuka semua ini terkait dengan ongkosnya. Harga premium sudah Rp8.500, pertamax Rp9.950, jadi Rp9.500 sudah untung. Yang namanya Rp8.500 itu premium yang kita produksi Ron 88 tapi nggak cukup di-blending Ron 92,” kata Faisal di kantor Kementerian ESDM.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
