Jakarta, Aktual.co — Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, Presiden Joko Widodo yang baru sebulan memimpin Negara ini mulai melenceng dari semangat perubahan dan kemajuan yang dijanjikan.
Hal itu terlihat mulai dari susunan kabinet yang sangat mengakomodir politisi, hingga membuka panggung diplomasi ekonomi yang tak berbeda dengan pemerintah sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Dimana membuka izin investasi tanpa pembatasan seluas-luasnya dan secepat-cepatnya.
“Apakah Jokowi tidak tahu bahwa sebagian besar wilayah di republik ini sudah diserahkan oleh Pemerintah ke perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan negara dari dalam dan luar negeri?” kata dia, Kamis (20/11).
Bahkan, kata dia, puluhan ribu izin sudah dikeluarkan dengan sangat mudah, saking mudahnya di satu areal bisa keluar lebih dari satu izin, atau tumpang-tindih.
“Masih mau dimudahkan lagi supaya seluruh tanah rakyat dikuasai korporasi? Mau dikemanakan rakyat yang sudah akan tergusur ini?” kata dia.
Selain itu, pemerintah belum juga bekerja menunjukkan arah perubahan politik migas Indonesia seperti yang dijanjikan.
“Jokowi telah menaikkan BBM. Sebuah kebijakan pahit bagi rakyat,” kata dia.
Terakhir, Jokowi mengangkat M Prasetyo, sebagai Jaksa Agung. Politikus NasDem, Mantan Jampidum yang tak menyalakan api perubahan dan prestasi apapun ketika dalam korps Adhiyaksa.
“Padahal, kita berharap Jaksa Agung yang mampu menjadi lokomotif perubahan dan transparansi yang dijanjikan.”
Artikel ini ditulis oleh:
