Jakarta, Aktual.co —Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta penundaan pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama (Ahok).
Wakil ketua DPRD dari Fraksi PKS, Triwicaksana, mengatakan siang ini KMP telah melakukan rapat kordinasi membahas surat permintaan penundaan pelantikan.
Mereka meminta pelantikan Ahok ditunda, lantaran menganggap sidang paripurna yang digelar DPRD DKI hari Jumat lalu yang mengumumkan usulan pelantikan Ahok, adalah cacat hukum dan tidak sesuai prosedur.
Di mana undangan rapat paripurna, kata Tri, harus ditandatangani sekurang-kurangnya dua orang wakil Ketua DPRD. Selain itu sidang juga harus mencapai quorum.
“Sedangkan sidang paripurna itu pengundangannya hanya ditandatangani Ketua DPRD saja,” ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
Karena alasan itulah, kata Tri, KMP akan meminta Presiden Jokowi menunda pelaksanaan Ahok.
“Kita akan berkirim surat pada presiden, bahwa rapat paripurna yang kemarin tidak sah. Dan meminta presiden untuk menunda pelantikan Ahok, kita minta agar mekanisme yang ada sesuai koridor, ketentuan yang sesuai.”
KMP selanjutnya akan tetap meminta tafsiran kepada Mahkamah Agung, sebagai bagian dari kesepakatan bersama pimpinan DPRD DKI terkait polemik penafsiran payung hukum pelantikan Ahok.
“Kita berkirim surat dulu agar Jokowi menunda pelantikan Ahok sampai kesepakatan itu terjadi di DPRD. Kesepakatan itu ya kita konsultasi dulu ke MA, baru selanjutnya kita akan melakukan paripurna ulang. Jadi surat yang kemarin ditahan Ketua DPRD sudah kita dapatkan,” pungkasnya
Diketahui, KMP menuding Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi telah melanggar kesepakatan bersama untuk berkonsultasi ke MA dan Kemendagri.
Dari pantauan Aktual.co, sejak pukul 11.00Wib ke empat orang wakil Ketua DPRD dari KMP melakukan rapat kordinasi di Lantai sembilan Gedung DPRD DKI.
Mereka yakni, Triwicaksana dari Fraksi PKS, M. Taufik dari Fraksi Gerindra, Feriyal Sofyan dari Fraksi Demokrat-PAN, dan Abraham Lunggana dari Fraksi PPP.
Artikel ini ditulis oleh:
