Jakarta, Aktual.co —Penyerapan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga Senin (10/11) pekan lalu hanya mencapai 31 persen dari total penerimaan Rp 72 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono optimis hingga akhir tahun nanti penyerapan APBD DKI Jakarta bisa mencapai 40 persen.
“Paling tinggi saya rasa 35 persen. Tapi saya optimis 40 persen bisa lah,” ujarnya , di Balaikota DKI, Senin (17/11).
Diakuinya, untuk penyerapan belanja rutin DKI, yang paling kecil serapan anggarannya yakni Dinas Perhubungan yang hanya 4,7 persen dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang hanya sekitar 13 persen.
Sedangkan untuk penyerapan tertinggi ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sebab di kedua dinas tersebut ada program yang sedang digalakkan Pemprov DKI yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Rendahnya penyerapan di tahun 2014, diakui Heru terjadi karena peralihan sistem mulai dari Unit Lelang Pengadaan (ULP) dan juga sistem e-budgeting.
Sebelumnya, penyerapan anggaran yang paling rendah adalah 60 persen pada tahun 2000. Namun, tahun 2014 ini, penyerapan anggaran DKI menjadi yang paling rendah yakni hanya sekitar 30-an persen.
“Menurut saya ini transisi, mohon dimaafkan karena banyak kendala seperti di Dinas Perhubugan tidak bisa membayar semua bus karena kasus yang kemarin itu. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum di beberapa titik lokasi masih terkendala pembebasan lahan,” tambahnya.
Sebelumnya, Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui serapan APBD DKI tahun 2014 memang sangat rendah.
Serupa dengan Heru, dia beraIasan rendahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan lambatnya proses tender yang dilakukan di ULP.
“Memang penyerapannya payah. Penyerapan anggaran kami (tahun ini) paling mentok 65 persen. Karena memang ULP lagi bermasalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Selasa (28/10).
Selain itu, Ahok juga menyalahkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti e-katalog, sehingga enggan melakukan pengadaan barang lewat situ.
“Persyaratan pengadaan lelang juga tidak dipenuhi, macam-macam lah,” ujarnya.
Namun Ahok menyangkal kalau penyerapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Penghematan anggaran, ujarnya, justru telah dilakukan Pemprov DKI. “Kemarin kita udah potong anggaran. Lebih baik enggak usah dipakai, tahun depan baru kita kebut.”
Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PKS Rifkoh menilai pengelolaan APBD DKI Jakarta 2014 terburuk se-Indonesia.
Penilaian itu berdasarkan pada rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2014 ini dan penerimaan yang berkurang hingga Rp12 triliun.
Kata Rifkoh, kalangan dewan saja memprediksi sampai akhir tahun 2014 nanti penyerapan APBD DKI maksimal hanya tembus di kisaran 60-65 persen saja.
“Ya, saya kira terburuk se-Indonesia, bahkan mungkin se-dunia. Sebab yang saya tahu semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum pernah ada yang mengalami penyerapan anggaran serendah yang dialami Jakarta seperti sekarang ini,” ujarnya, Senin (27/10) kemarin.
Artikel ini ditulis oleh:
