Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Menteri BUMN membuka secara transparan mekanisme dan proses seleksi Direktur Utama Pertamina.
Menteri BUMN Rini Soemarno diminta menyampaikan kepada publik kriteria umum dan khusus untuk posisi Dirut Pertamina.
Pemerintah juga diminta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi orang nomor satu di BUMN terbesar tersebut. Hal itu ditujukan untuk membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang transparan dalam pengelolaan pemerintahannya.
“Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik, selain memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan mengalami intervensi politis dan dijadikan ‘sapi perahan’ untuk kepentingan ekonomi dari berbagai pihak, khususnya partai-partai penguasa,” kata Ketua Badan Pengawas PWYP Indonesia serta anggota Board International EITI, Fabby Tumiwa, di Jakarta, Sabtu (15/11).
Maka dari itu, Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik, merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi Pertamina dan merugikan negara dan masyarakat.
“Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat melakukan terobosan dalam proses rekruitmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.”
*Editor: Karel Ratulangi
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
