Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai sinergi antar perusahaan plat merah hingga saat ini masih belum berjalan. Hal ini juga disebutnya yang menyebabkan banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mampu berkembang.
“Saya melihat sinergi antar BUMN sejauh ini masih belum berjalan, saya tanya Dirut Mandiri, kirim surat kepada jutaan nasabahnya pakai apa? Dia jawab kurir asing. Kenapa tidak pakai PT Pos? Saya tanya berapa dikirim setiap bulan? 8 juta surat. Kalau keuntungannya Rp1000 setiap surat, lalu dikalikan 8 juta nasabahnya, sudah Rp8 triliun masuk ke PT Pos, atau Rp500 deh, sudah Rp4 triliun. Itu satu BUMN, kalau 148 BUMN? PT Pos hidup. Apakah kerja sama ini jalan? Belum,” papar Anggota Komisi VII BPK RI Achsanul Qosasih di Jakarta, Rabu (29/4).
Lanjutnya, hal serupa juga terjadi pada BUMN Karya, dimana Hutama Karya (HK) justru lebih memilih membeli kebutuhan bajanya kepada perusahaan swasta ketimbang perusahaan baja plat merah Krakatau Steel (KS).
“PTPN VII bikin teh yang namanya Walini, seandainya, tidak perlu pemerintah dan kementerian, BUMN saja, pakai teh Walini pada tamu-tamunya. 80 persen teh Sosro itu disupply oleh PTPN VIII, saya suruh dia stop, bangkrut tidak Sosro? Bangkrut. Lalu kenapa tidak dilakukan? Yah siapa juga yang mau beli tehnya?,” ungkapnya.
“Kalau ini diarahkan melalui Kepmen atau Kepres ini tidak melanggar. Nah yang seperti ini yang memang belum jalan,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
