Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Indroyono Soesilo hari ini mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama menteri-menteri yang lain  membahasa visi dan misi mendukung aspek kemaritiman, termasuk di dalamnya program tol laut.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa ada empat poin penting yang dibahas dalam rakor tadi. Salah satunya mengenai intensif fiskal dan non-fiskal yang akan diberikan pemerintah kepada industri galangan kapal dalam negeri.

“Membahas intensif untuk industri galangan kapal, fokusnya ada empat,” ujar Bambang di Kementerian Perindustrian Jakarta, Selasa (11/11).

Lanjutnya, empat poin penting itu yaitu Pajak Penambahan Niai (PPN) yang akan direvisi agar tidak merugikan industri galangan kapal dalam negeri, bea masuk bagi importir galangan kapal, prosedur Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bagi industri galangan kapal dalam negeri, serta yang terakhir fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) melalui tax allowance.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman, Indroyono mengatakan saat ini ada 198 industri galangan kapal di Indonesia. Namun yang berkembang pesat hanya 110 industri galangan kapal di Pulau Batam.

“Yang 88 di luar Batam itu yang masih belum berkembang. Sedangkan 110 galangan berkembang bagus,” ujar Indroyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS