Jakarta, Aktual.co — Beberapa hari Kemarin saham-saham BUMN berguguran di lantai bursa. PT. Waskita Karya (WK) terpaksa dihentikan transaksinya karena harga sahamnya ambruk. Padahal WK baru saja mendapat persetujuan DPR untuk melakukan privatisasi dengan menjual sahamnya melalui rights issue, bersama dua BUMN lainnya.
“Langkah blunder pemerintah dan komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN tersebut telah menyeret ambruknya saham saham BUMN lainnya. IHSG terjun bebas dalam zona merah setelah semua saham BUMN dan sektor perbankan terjungkal,” ujar analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurutnya, beberapa saham kemarin sempat terjungkal seperti Saham Mandiri. Demikian juga dengan saham Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI juga terjungkal. Tidak hanya saham BUMN, bank BCA juga terjungkal dalam zona merah hingga hari terseret oleh ambruknya saham saham BUMN. Bahkan BUMN lain seperti PGN, Semen Indonesia juga ambruk dalam zona merah.
“Saham-saham ambruk karena pertama, adanya bagi-bagi jabatan mulai dari menteri hingga direksi BUMN kepada tim sukses, akibatnya BUMN diurusi oleh orang orang yang tidak kompeten dan tidak kredibel,” jelasnya.
Kedua, Saham terjungkal akibat bagi-bagi proyek diantara oligarki penguasa dengan memanfaatkan belanja BUMN. Ketiga, Kondisi BUMN sendiri yang sudah kritis, sementaara saham saham BUMN Indonesia tingal beberapa persen lagi akan berada dibawa penguasaan swasta secara mayoritas.
“Sementara faktor pemicu ambruknya saham BUMN adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selanjutnya diikuti dengan rights issue yang dipandang oleh pelaku usaha sebagai bentuk intervensi negara terhadap pasar,” tambahnya.
Langkah Pemerintah dan DPR memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dinilai oleh pelaku pasar sebagai akal akalan pemerintah untuk mengintervensi pasar sekaligus bagi bagi anggaran dengan DPR. Pasalnya, publik tau bahwa sesungguhnya pemerintah tidak memiliki kemampuan melakukan PMN karena target pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak tercapai, akibatnya target fiskal tidak tercapai karena target kenaikan pajak 40 % mustahil jadi kenyataan. Sebaliknya penerimaan pajak pemerintah merosot tajam, terlihat dalam kwartal I 2015. Dengan demikian fiskal Indonesia sekarat dan tidak memiliki uang untuk PMN.
“Faktor lain yang tidak kalah berbahaya adalah faktor politik. Kredibilitas pemerintahan Jokowi dan kabinetnya menciptakan pesimisme dikalangan pelaku usaha, terutama karena pertama, Pemerintah tidak membaca apa yang diputuskan (I don’t read what I sign). Kedua, Pemerintah tidak mengerti apa yang diputuskan (I don’t understand What I Sign). Ketiga, pemerintah tidak tau apa yang diputuskan (I don’t Know what I Say),” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
