Jakarta, Aktual.co —Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abrahaman Samad menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI lebih banyak dihabiskan untuk belanja aparatur.
Padahal APBD harusnya lebih dititik beratkan pada belanja modal. Sehingga bisa lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu dia mengimbau perlu dilakukan rekonstruksi dalam postur anggaran DKI,
”Yang ideal itu kalau belanja modal sebesar 30 persen. Kemudian belanja aparatur itu seharusnya lebih rendah. Tapi yang kita temukan rata-rata belanja aparatur lebih besar daripada belanja modal,” ujarnya, di Balaikota DKI, Kamis (6/11).
Di DKI, KPK juga akan melakukan observasi terhadap pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI. Selain itu, Samad juga menekankan perlunya dibuat akuntalibilitas penggunaan dana hibah.
Di mana Samad mengaku temui banyak masalah terkait hibah dan bantuan sosial di Pemprov DKI. Karena banyak penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
“Ini terjadi di hampir semua provinsi. Karena itu harus ada akuntabilitas penggunaan dana hibah.”
Artikel ini ditulis oleh:
