Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan melanjutkan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) lantaran tidak sesuai dengan visi pembangunannya yang mengedepankan sektor maritim.
Hal tersebut telah dibenarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago yang memastikan Presiden Joko Widodo tak memasukkan Mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dalam programnya.
Menurutnya, mega proyek jembatan ratusan triliun rupiah yang menghubungkan Jawa dan Sumatera itu belum bisa dibangun, paling tidak untuk 10-15 tahun ke depan.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said lebih memilih enggan menanggapi ketika dimintai pendapatnya terkait mega proyek yang terhenti itu.
“Hari ini kita bahas soal listrik, jangan bahas yang lain,” kata Sudirman kepada wartawan saat ditemui di kantor Direktorat Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa sore (5/11).
Sedangkan, di lain kesempatan, pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) Dirut PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) Agung R Prabowo mengatakan akan mematuhi apa pun keputusan resmi pemerintah terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu.
Namun Agung mengingatkan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sampai saat ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
“Kami tetap konsisten terhadap spirit yang telah disampaikan kepada pemerintah melalui surat tanggal 24 Juli 2012,” katanya.
Surat tersebut antara lain menyebutkan pemrakarsa JSS akan tunduk dan loyal pada apa pun yang legal dan sah dari pemerintah. “Termasuk pemerintah sekarang,” ujar Agung lagi.
Surat tersebut disampaikan pihaknya pada Juli 2012, terkait terkatung-katung kepastian dijalankan atau tidak proyek tersebut pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati demikian, ia tetap berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo melanjutkan pembangunan JSS, karena dinilai berdampak positif bagi optimalisasi pembangunan ekonomi kedua pulau tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
