Jakarta, Aktual.co — Semangat Nawa Cita dan Tri Sakti untuk memberantas mafia migas patut diapresiasi, namun Jokowi tidak bisa sendirian memberantas mafia di sektor migas. Semua kekuatan elemen bangsa perlu mendukung upaya presiden dalam memberantas mafia migas tersebut.
“Memberantas mafia migas bisa dimulai dari Pertamina. Pasalnya, selama ini Pertamina dituding oleh banyak pihak sebagai ‘sapi perah’ para mafia yang berlindung di balik tembok kekuasaan,” ujar Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (31/10).
Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan National Oil Company (NOC) sudah saatnya diperkuat. Sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945, pasal 2 menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 3 juga menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Bersamaan dengan itu, tata kelola perusahaan Pertamina harus segera diperbaiki untuk mewujudkan prinsip clean and good corporate governance demi meningkatkan kesejateraan rakyat,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, diperlukan manajemen yang profesional, bersih dari korupsi, bersih dari unsur nepotisme dan steril dari jejaring mafia lama dan baru. Jajaran direksi dan komisaris Pertamina sebaiknya Pertama, harus berintegritas, amanah dan memiliki kemampuan tatakelola migas dari hulu sampai hilir.
“Kedua, Dirut Pertamina dan komisaris harus bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan pejabat di atasnya karena bisa berpotensi menimbulkan kong-kalikong. Misalnya, jika Ari Soemarno menduduki jajaran direksi atau komisaris BUMN, sementara menteri BUMN adalah Rini Soemarno yang notabene adalah adik kandung Ari Soemarno, maka hal ini masuk kategori nepotisme langsung yang berpotensi menimbulkan kong-kalikong,” terangnya.
Ketiga, lanjutnya, proses seleksi jajaran direksi dan komisaris Pertamina harus melewati Fit and Proper Test dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak korupsi orang-orang yang akan menjabat direksi dan komisaris Pertamina.
“Jajaran direksi dan komisaris harus orang-orang yang bisa menjaga kepercayaan Presiden Jokowi, sehingga tidak dapat di intervensi oleh vested interest baik dari kekuatan politik maupun kelompok kepentingan lainnya,” tambahnya.
Menurutnya Presiden Jokowi seharusnya memprioritaskan figur dari internal Pertamina yang bersih, memiliki integritas dan kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir untuk menjaga independensi dan profesionalisme, kontinuitas program yang baik dan percepatan transformasi kebijakan pemerintahan baru yang akan diterapkan.
“Alangkah baiknya Presiden Jokowi memprioritaskan figur dari internal Pertamina yang bersih, memiliki integritas dan kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
