Jakarta, Aktual.co — Resminya nama Rini Soemarno menjadi Menteri BUMN dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menuai berbagai tanggapai miring. Pasalnya, nama Rini Soemarno disebut-sebut telah diberi ‘Red Notice’ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum pelantikan kabinet.
Ketua BUMN Watch Naldy nazar menilai adanya unsur keterpaksaan dalam pembentukan kabinet Jokowi. Sebab, jika dilihat dari rekam jejak, Rini bukanlah orang yang cocok untuk memimpin Kementerian BUMN.
“Saya melihat ini ada unsur kepaksaan. Padahal sudah red notice. Rekam jejak dia di BUMN juga tidak ada,” kata Naldy dengan nada geramnya saat dihubungi Aktual.co, Selasa (28/10).
Menurutnya, banyak orang-orang di jajaran direksi BUMN yang memiliki kompetensi mumpuni untuk berada di posisi Menteri. Tapi sangat disayangkan ternyata pada akhirnya nama Rini yang muncul dalam pengumuman kabinet.
“Padahal banyak yang lain. Tapi kok dia yang nongol. Saya kira dia (Rini) tidak cocok, secara rekam jejak pun dia tidak pernah punya pengalaman di BUMN. Cuma menjabat di Astra lalu menjadi Menperin. Okelah pengalaman korporasi ada, tapi ini kan Kementerian BUMN. Perlu diingat, BUMN itu kan banyak perusahaannya,” tambahnya.
Selain itu, Naldy juga meragukan kemampuan dari mantan Kepala Staff Tim Transisi Jokowi-JK itu dalam menahan intervensi politik, baik dari pemegang kekuasaan maupun legislatif.
“Apa dia sanggup? Kita lihat beberapa bulan ke depan saja. Beberapa Dirut BUMN kan dia mau ganti, kita lihat nanti dia tunjuk siapa. Saya sih berharap orang internal,” sebutnya.
Ia menuturkan, untuk saat ini karena nama Rini Soemarno sudah resmi dilantik menjadi Menteri BUMN, maka baiknya kita berikan dulu kesempatan sembari mengawasi kinerjanya dalam beberapa bulan ke depan.
“Tentu kita beri kesempatan dulu. Apa sanggup dia membuat terobosan-terobosan penting yang berdampak positif pada publik. Kita lihat saja,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
