Jakarta, Aktual.co —Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Guntur mendukung pembangunan mal di kawasan Jakarta Utara dan Timur.
Dia beralasan jumlah mal di kedua wilayah itu memang masih terbilang sedikit.
Namun, dia meminta agar alasan perijinan pendirian mal harus tetap memiliki dasar dan memiliki alasan yang jelas, dengan tetap melewati persyaratan-persyaratan dalam pembangunan sebuah mal.
Meskipun sudah mengantongi persetujuan dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Kalau untuk di timur yang terbilang sedikit, kenapa enggak (dibangun mal)? Semua itu memang harus dari persetujuan gubernur. Kemarin-kemarin kan mereka (Pemprov DKI) menahan semua pembangunan mal di DKI Jakarta. Sekarang kalau hanya bisa di beberapa titik diijinkan, tentu harus ada alasan tertentu,” ujar anggota Fraksi Hanura yang akrab disapa Haji Guntur itu, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Ditegaskannya, jangan sampai sebuah mal berdiri karena ada ‘kongkalikong’ antara pengembang mal yang menggunakan kedeketannya dengan Ahok. “Asal jangan itu karena temennya Ahok yang bikin lalu dikasih ijin. Itu gak bisa, jadi jangan sampai ada KKN.”
Terlepas dari itu, dia mengaku setuju dengan alasan yang disampaikan Ahok yang mengijinkan pembangunan mal di Jakarta Timur dan Utara dengan karena bisa menyerap tenaga kerja hingga 8.000 orang.
“Memang itu bagus. Yang namanya kita mendirikan pembangunan tentunya tenaga kerja akan bertambah. Asal jangan tumpang tindih aja,” kata dia.
Diingatkannya, pembangunan mal harus juga memperhatikan tersedianya lahan parkir yang cukup bagi pengunjung, sehingga tidak menyebabkan kemacetan bagi lingkungan tempat mal berdiri. Dia mengaku memperhatikan ada mal di Jakarta Timur yang lahan parkirnya sempit sehingga meluber ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan.
“Jangan nanti mal-nya delapan lantai, tapi tempat parkirnya kurang. Intinya saya mendukung, asal memenuhi persyaratan. Tapi yang penting untuk wilayah yang jarang mal ya. Kalau dia (Ahok) ngasih ijin untuk daerah-daerah yang sudah banyak mal, maka kita dari DPRD bisa membentuk Pansus,” ancamnya.
Artikel ini ditulis oleh:
