Jakarta, Aktual.co —DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (pemkot) setempat melakukan kajian mendalam seputar rencana proyek pembangunan angkutan massal cepat (AMC) berupa trem yang menghubungkan kawasan selatan dengan utara di perlintasan sepanjang 17 kilometer.
Anggota DPRD Surabaya Reny Astuti, di Surabaya, Minggu, mengakui realisasi trem di Surabaya merupakan keniscayaan, namun pemerintah kota harus melakukan kajian yang mendalam, terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL), sosiliasasi, serta perubahan perilaku masyarakat.
“Bagaimana perubahan perilaku masyarakat ketika terjadi pengalihan secara fisik dari angkutan pribadi ke umum,” katanya.
Reny berharap agar masyarakat memilih menggunakan angkutan massal cepat dalam bepergian, biaya yang dikenakan tidak terlalu mahal. “Biaya angkut jangan membebani. Prinsipnya, angkutan itu murah, mudah dan nyaman,” katanya.
Anggota dewan dari Fraksi PKS yang kembali masuk ke gedung DPRD pada periode kedua ini tidak menampik, untuk menekan tarif membutuhkan subsidi, baik dari APBN maupun APBD.
“Kalau seluruhnya disubsidi lewat APBN rasanya gak mungkin. Pemkot tetap akan mengeluarkan anggaran,” katanya.
Tanpa menyebutkan besarannya, Reny mengungkapkan, melalui APBD sebenarnya telah dianggarkan untuk kajian AMDAL. Alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014.
“Trem di PAK 2014 untuk AMDAL di Dishub,” katanya.
Sementara dalam APBD 2015, menurutnya belum ada alokasi, karena masih akan tahap pembahasan. Berbeda dengan proyek monorail yang sudah mendapatkan supporting dalam pembangunan halte-haltenya dalam bentuk penganggaran multiyears.
“Kalau monorail kan ada nota kesepakatan multiyears,” terang Reny.
Ia mengakui, dalam rencana pembangunan Trem, pemerintah kota belum pernah membeberkan action plan-nya kepada para anggota dewan. Hanya saja, sebelumnya, di gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), kalangan dewan pernah diundang untuk mengikuti paparan terkait angkutan massal cepat di Surabaya.
Reny berharap, pemerintah kota intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat karena masyarakat seringkali bertanya ke kalangan dewan terkait update perkembangan rencana pembangunan moda transportasi massal tersebut.
Jika sebelumnya dalam pengadaan dan operasionalisasi Trem, pemerintah kota akan menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI). Untuk transparansi, Reny meminta nota kerja sama tersebut juga ditunjukkan ke masyarakat.
“Dengan KAI kerja samanya harus jelas bentuknya seperti apa, dan diketahui publik,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
