Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) bantah mengatakan akan terapkan sertifikasi bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Ibu Kota. Sambil geleng-geleng, dia berdalih ide yang dilontarkan saat rapat pimpinan Senin (27/4) kemarin cuma contoh saja.
“Itu kita hanya kasih contoh waktu di rapim seperti di Hongkong. Kalau orang mau melakukan menjual diri anda harus ada sertifikat kayak di Jerman sehat apa enggak,” ujar dia, di Balai Kota, Selasa (28/4).
Diakuinya, ide itu pun nampaknya lagi-lagi bakal kandas, seperti saat dia melontarkan ide untuk membuat lokalisasi prostitusi. Sebab usulan itu menuai banyak kecaman dari berbagai pihak.
Kemarin, adalah Sekretaris Daerah Saefullah yang menyampaikan keinginan Ahok untuk menerapkan ‘sertifikasi’ bagi PSK, usai rapim di Balai Kota. Kata dia, model pemberian sertifikat kepada PSK mencontoh di Filipina. “Ini ide dari Pak Gubernur (Ahok) kalau bisa ada satu apartemen yang memang berizin profesi itu (PSK) dikasih sertifikat,” ujar dia, di Balai Kota DKI, Senin (27/4).
Rencana memberi sertifikat, kata Saefullah, terkait dengan rencana membuat lokalisasi bagi para PSK yang sudah jelas perizinannya. Dia bahkan yakin para PSK akan lebih baik jika mengantongi sertifikat itu. Meskipun Saefullah tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudnya dengan ‘lebih baik’ itu. “Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya praktik begini karena saya punya sertifikat,” kata dia.
Lalu di mana para PSK yang ‘dilegalkan’ itu bakal ditempatkan? Saefullah menjawab, mungkin bisa di Kepulauan Seribu. meskipun untuk itu masih menunggu respon dari masyarakat. “Itu masih ide. Nanti dilempar respons dari masyarakat seperti apa, bagaimana,” kata dia.
Ditambahkan dia, daripada praktik prostitusi dilakukan diam-diam, lebih baik dilegalkan saja. Begitu kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
