Jakarta, Aktual.co — Tarik ulur kekuatan kepentingaan untuk menempatkan sejumlah nama calon menteri yang dikabarkan mempunyai track-record buruk membuat Presiden Jokowi menjadi sangat dilematis.
Hal itu menyusul diberikannya tanda merah oleh KPK dan PPATK kepada sejumlah calon menteri mantan gubernur DKI Jakarta.
Demikian disampaikan Presidium Seknas Jokowi, Hilmar Farid dalam acara konfrensi persnya, di Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).
“Dalam 1 minggu ini kita mengikuti hiruk pikuk soal pembentukan kabinet. (Padahal) kita melihat dalam kehidupan, sehari-hari permasalahan makin bertambah. Namun, kabinetnya dengan tagline bekerja, kerja, dan kerja. Membuat seluruh energi tersedot dalam hiruk pikuk pembentukan kabinet,” terang dia.
Ia pun mengingatkan, jika setidaknya ada tiga hal yang mesti dipegang Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya kedepan.
Pertama yakni, jangan menjadikan profesionalisme itu satu-satunya tolak ukur. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai masalah, orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran masa lalu, jangan sampai masuk dalam kabinet.
“Ketiga, yakni menempatkan orang-orang yang harus mejalankan nawacita yang dibentuk oleh presiden,” ujar dia.
“Sehingga kalau tiga ini tdak dipenuhi, maka kabinet bersih tidak akan terjadi. Kami menganjurkan presiden menggunakan hak preogratifnya, dengan ukuran tiga hal tadi,” tandas Hilmar.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Nebby
