Jakarta, Aktual.co — Pertemuan yang dilakukan antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama Jimly Asshiddiqie dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, untuk dimintai pandangannya soal hukum ketatanegaraan.
Terlebih soal pemberian pertimbangan terkait adanya perubahan nomenklatur disejumlah pos kementerian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dan kita punya hubungan baik dengan para ahli ketatanegaraan, sehingga akan diperoleh suatu gambaran tentang sistem ketatanegaraan kita, sistem yang juga sesuai dengan tradisi demokrasi kita,” kata Hasto kepada wartawan, di Jakarta, Jumaat (24/10).
“Termasuk soal minta pertimbangan DPR. Kita perlu minta pendapat ahli tata negara,” tambah dia.
Menurut mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini, dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, dimana parlemen yang sudah berjalan semestinya, tentu perlu pemahaman dari aspek ketatanegaraan menjadi sangat penting.
“Bagaimanapun juga dengan situasi sekarang ketika pimpinan dewan dalam rangka membangun check and balances berasal dari partai lain, tentu saja aspek ketatanegaraan menjadi sangat penting,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
