Jakarta, Aktual.co — Saat Pemilu Legislatif, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya untuk bekerja sama dengan polda dan kejati. Ini dilakukan guna men-“screening” rekam jejak calon anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari PDIP.
Dalam pemenangan Jokowi sebagai capres, lanjut Panda, Megawati juga telah meminta semua kader PDIP untuk mendukungnya dengan seluruh kemampuannya.
Oleh karena itu, bila ada yang menganggap PDIP atau kader yang berupaya menekan Jokowi dalam menentukan calon menterinya, sangat naif.
Ia menjelaskan, permintaan Jokowi kepada KPK dan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan calon menteri juga tidak akan mengurangi hak prerogatif presiden.
“Jokowi pernah bilang, siapa saja boleh mengusulkan calon menteri. Ibu Mega boleh, Pak Jusuf Kalla boleh, Pak Surya Paloh boleh, Pak Panda juga boleh. Tapi Jokowi bilang, tetap saya yang memutuskan,” papar Panda.
Ia juga tak sependapat bila ada yang menilai bahwa cara Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menyusun kabinet adalah cara untuk menyingkirkan orang-orang yang merasa dekat dengannya, namun tak bisa dipercaya.
“Saya rasa itu hanya pembicaraan publik karena Jokowi sendiri menjalankan apa yang baik untuk kemajuan bangsa ke depan,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
