Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempermasalahkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyerahkan nama-nama calon menterinya untuk ‘disaring’ Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurutnya apa yang dilakukan Jokowi bisa berimbas kepada aturan ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
“Imbasnya ke persoalan ketatanegaraan. Jadi siapa penentu menteri sebenarnya, presiden atau KPK?” ujar Fadli, saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (20/20).
Ketimbang memberi wewenang KPK untuk menyeleksi nama-nama calon menteri, menurutnya Jokowi sendiri sebenarnya bisa untuk menyeleksi menteri dengan rekam jejak yang baik.
Karena memilih menteri adalah hak prerogeratif Jokowi sebagai presiden. “Tidak perlu Jokowi meminta bantuan calon pembantu (menteri) ke KPK. Harusnya seluruhnya Jokowi saja yang menentukan,” ujarnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai harapannya kepada pemerintahan Jokowi-JK, Fadli hanya menjawab singkat kalau mereka harus menepati janji yang dulu mereka lontarkan saja saat kampanye.
“Janjinya banyak, janji itu aja yang ditunaikan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Jokowi-JK resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 terhitung tanggal 20 Oktober ini. Mereka terpilih setelah mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Usai dilantik, pasangan Jokowi-JK akan mengikuti acara kirab dan syukuran rakyat yang diadakan oleh puluhan ribu relawan pendukung.
Artikel ini ditulis oleh:
