Jakarta, Aktual.co —Ada dua penyakit baru di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya dipimpin Joko Widodo lalu sekarang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.
Yakni keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) dan pengesahannya, serta minimnya penyerapan anggaran tahunan.
Dikatakan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, keterlambatan pembahasan RAPBD DKI tahun 2015 bakal terjadi karena hingga saat ini belum ada pembahasan antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI yang dipimpin Ahok.
“Ini artinya pengesahan RAPBD 2015 menjadi APBD 2015 akan tertunda lagi, dan pelayanan ke publik akan terganggu,” ujarnya, saat dihubungi Minggu (19/10).
Sedangkan minimnya realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2014 bisa terlihat di Triwulan IV (Oktober -Desember) sekarang. “Realisasi penyerapan APBD DKI Jakarta 2014 baru di atas 30 persen. Ini sungguh memalukan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
