Jakarta, Aktual.co — Kemenangan kubu koalisi pendukung Prabowo di DPR dan MPR, memunculkan konsekuensi bahwa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK yang tidak sekadar profesional, tapi harus mampu memperjuangkan program kabinet Jokowi-JK.
“Situasi sekarang berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo, selain Jokowi pemimpin yang merakyat, tapi secara politis juga pimpinan parlemen disana (Solo) dikendalikan PDIP dan FX Rudi selaku ketua DPC dalam menjaga komunikasi politik untuk mengawal program,” kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi, di Jakarta, Sabtu (18/10).
Begitu pula sukses di Jakarta, masih ada Komisi dan pimpinan dewan yang masih dikuasai partai pendukung Jokowi-JK. Kondisi sekarang tidak ceteris-paribus sehingga tak bisa gaya dan pola kebijakan waktu jadi Walikota dan Gubernur. Kekuatan lobby dan komunikasi politik Tim Jokowi-JK sangat berperan.
“Itu tantangannya. Jika Jokowi-JK tidak menempatkan kriteria utama milih menteri memiliki rekam jejak loyalitas teruji, ideologis terhadap program Jokowi-JK juga hal rekam jejak integritas dan moralitas,” ujarnya Menurut dia menteri harus juga menguasai UU Politik MD3. Jangan naif jika hanya modal profesional dan pintar, tapi ketika digeretak dan “berkelahi” dengan DPR menciut ketika mengawal program pemerintah. Malah mandek visi-misi Jokowi-JK,” ujarnya.
“Jokowi-JK berkeyakninan dengan tunjukkan kerja dan kinerja pada publik maka akan berhasil, tapi kalo menterinya tidak bisa kerja karena tidak mau perang mengawal dan program kerja karena terhambat diparlemen,” katanya.
Dikatakannya publik tidak menilai kinerja menterinya, tetapi dilihat kerja keseluruhan Presiden. Ia mengatakan memang kabinet presidensil menempatkan Presiden kuat tapi disatu sisi Pasal 74 ayat (1), (2), dan (6) UU MD3 memaksa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK jika tidak melaksanakan rekomendasi DPR berkonsekuensi hukum sendiri.
Artikel ini ditulis oleh:
