Jakarta, Aktual.co — Kabar masuknya nama bekas menteri keuangan Sri Mulayani Indrawati (SMI) sebagai calon Menko Perekonomian dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendapat penolakan keras dari sejumlah elemen masyarakat.
Sekertaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggran (Fitra), Yenni Sucipto mengatakan bahwa Sri Mulyani akan membawa Indonesia dalam ekonominya akan tetap ketergantungan dengan pihak asing atau bermazhab neoliberalisme.
“Ketika nama Sri Mulyani itu muncul, mau gimana lagi membawa Indonesia ketidak mandirian lagi, bisa-bisa negara ini hancur. Dia, tidak sesuai dengan amalan konstitusi, tidak sesuai pancasila yang menjadi sistem di negara kita,” kata dia dalam acara diskusi bertajuk “Pak Jokowi: Tidak Pada Kabinet Mafia, Koruptor dna Neoliberal”, di Kedai Kopi Deli, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).
Penolakan terhadap SMI, kta dia, bukan tanpa alasan dan dasar. Ketika Sri Mulyani masih menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet Indonesia bersatu jilid I, dia melakukan analisa tentang kebijakan pemerintah mengenai asumsi makro sebagai tolak ukur penyusunan APBN tiap tahunnya.
“Kita pernah 2005 sempat melakukan analisa tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui tangan Sri Mulyani, melalui asumsi makro ekonomi kita. Dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa kedepannya Indonesia tidak akan mandiri dengan model asumsi makro ekonomi yang disusun oleh Sri Mulyani,” kata dia.
“Dalam asumsi itu dimunculkan bahwa, asumsi makro itu selalu kuantitatif, tetapi tidak mau memunculkan soal kesenjangan antar wilayah, dalam kesejangan pendapatan tidak ada. Padahal, penyusunan APBN itu selalu mengacu pada asumsi makro dan itu masih dipakai pada masa kepemimpinan SBY terakhir kalinya.”
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
