Jakarta, Aktual.co — PPP hasil muktamar VIII menyampaikan tujuh butir pernyataan politik yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pengarah Usman D Tokan pada acara penutupan muktamar VIII di Surabaya, Jatim, Jumat (17/10).
Adapun tujuh butir pernyaan politik itu meliputi; Pertama, PPP dengan prinsip “amar ma’ruf nahi munkar” menyatakan diri berbeda dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1845.
Kedua, PPP mengajak seluruh elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilu Presiden 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.
Ketiga, PPP mendukung Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada dapat dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Keempat, PPP mendorong Pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertanahan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
Kelima, PPP mendorong Pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.
Keenam, PPP mendorong Pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada seluruh madrasah dan pondok pesantren, setara dengan perhatian Pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.
Ketujuh, PPP mengusulkan kepada Pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai “Hari Santri” yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme.
Resoslusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim As’ari ini merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.
Artikel ini ditulis oleh:
