Surabaya, Aktual.co — Hari ini (Rabu, 15/10), Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi dibuka di gedung Empire Palace Surabaya. Saat pembukaan Muktamar, Sekjen Partai, Romahurmuziy mengatakan bahwa  Muktamar PPP di Surabaya ini adalah legal dan tidak seperti anggapan massa yang sempat melakukan aksi unjuk rasa.
Bahkan, Romi berharap agar Suryadharma Ali (SDA) bisa hadir sebelum penutupan pada tanggal 17 mendatang. Sebab, lanjutnya, Muktamar yang berlangsung ini dilegitimasi oleh keputusan partai di Musyawara Kerja Nasional (Mukernas) Bogor, yang juga dihadiri Ketua Umum SDA.
“Di Bogor, kita diminta untuk membuat undangan Muktamar yang juga ditandatangani SDA dan Sekjen Partai. Mukernas juga memiliki kewenangan merubah jadwal Muktamar VIII. Maka dari itu muktamar kali ini adalah legal” ujarnya.
Romi juga menegaskan, bahwa kegiatan muktamar juga sah secara hukum, karena sesuai dengan AD/ART yang dihadiri lebih dari separuh anggota partai. Diantaranya,  perwakilan 25 dari 33 DPW PPP seluruh Indonesia. muktamar juga harus dilaksanakan sebagai  wadah islah atas perseteruan yang terjadi di internal partai.
Mengenai mekanisme Muktamar di Surabaya, dianggap  sudah sesuai dengan aturan. Jika tidak ada aturannya, tentu tidak akan terselenggarakan.
“Kalau tidak resmi, bagaimana bisa diselenggarakan.  Ini persolan pusat, jangan dibawa-bawa ke daerah. Silakan membahas hal ini ke pusat (Jakarta). Kita ini partai Islam, harus sesuai dengan aturan,” lanjutnya.