Jakarta, Aktual.com – Nasib Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) terancam gagal menjadi Perda.
Didapat informasi kalau pimpinan dewan ternyata ‘kasak-kusuk’ ingin gagalkan pembahasan raperda yang disebut-sebut merupakan pintu masuk proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Sumber Aktual.com menyebutkan, Senin (15/6) lalu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menemui anggota dewan dari Fraksi Gerindra berinisial PS dan EP.
Dalam pertemuan itu, menurut si sumber, Pras mengungkapkan niatnya untuk menggugurkan pembahasan Raperda Zonasi. Penyebabnya, ada ketidakpercayaan pimpinan dewan kepada Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) yakni M Taufik, yang disinyalir ‘bermain’ dengan pengembang untuk loloskan raperda zonasi.
“Awalnya ketua DPRD, menanyakan keseriusan dua orang itu dalam membahas raperda zonasi. (Pembicaraan) akhirnya berkembang menjadi upaya pengguguran pembahasan raperda. Nanti yang ada Pansus. Reklamasi itu yang akan dipansuskan,” kata si sumber, kepada Aktual.com, Selasa (16/6).
Selain membicarakan upaya pengguguran Raperda Zonasi, Pras juga menanyakan siapa-siapa saja anggota dewan yang serius mau maju jadi anggota panitia khusus (pansus) reklamasi.
Masih kata si sumber, pertanyaan itu dilontarkan Pras untuk memastikan keseriusan anggota dewan untuk pansus. Pasalnya Pras diduga belum yakin dengan kesungguhan PS untuk terlibat di pansus, meskipun dia sudah sejak awal sangat menentang terbitnya izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Pulau G.
“Ketua dewan mempertanyakan beberapa anggotanya untuk maju menggulirkan pansus reklamasi. Dan meminta komitmen, untuk tidak bermain banyak kaki. Karena sepertinya ketua belum yakin sama si PS,” ungkap si sumber.
Lanjut si sumber, Anggota DPRD yang berinisial EP sebetulnya juga sepakat dengan Pras untuk menggugurkan Raperda Zonasi. Namun dia juga tidak berani untuk maju jadi anggota pansus reklamasi yang direncanakan akan dibentuk pekan ini.
Sebelumnya Dewan Kebon Sirih telah sepakat menunda pembahasan Raperda Zonasi. Sebab lantaran raperda itu sejumlah anggota Balegda masih saja berpolemik. Ditambah lagi terpaan isu suap ke pimpinan Balegda agar loloskan raperda tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
