Jakarta, Aktual.com -Pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta hingga kini belum juga terlihat tanda-tanda bakal terealisasi.
Padahal Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di berbagai kesempatan mengatakan optimis ERP bisa diterapkan awal 2015. Lalu diundur hingga Juni. Tapi di pertengahan Juni sekarang, belum juga ada tanda-tanda ERP dimulai.
Ahok tetap tak mau disalahkan. Molornya penerapan ERP, menurut dia merupakan kesalahan bawahannya di Dinas Perhubungan dan Transportasi. Bahkan dia terang-terangan menyebut sudah memasukkan nama Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit untuk diganti.
“Saya pesimis kalau lihat orang-orangnya (Dishub) kaya begitu. Kemungkinan akan diganti kita lagi evaluasi,” ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (17/6).
Sebelumnya, nada pesimis ERP bisa diterapkan tahun ini sudah lebih dulu dilontarkan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat.
Kata dia, penggunaan sistem ERP yang ditujukan untuk membatasi penggunaan mobil pribadi belum bisa dilakukan jika armada transportasi massal di Jakarta juga masih minim. Baik secara kuantitas ataupun kualitas.
“Kalau itu (ERP) dipaksakan jelas untuk saat ini sulit. Kalau itu dilakukan, maka di jalan-jalan sirip (alternatif) akan macet. Sudah dibicarakan beberapa kali di rapim (rapat pimpinan) mengenai operator dan dampaknya ini,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/6).
Mantan Wali Kota Blitar itu berpendapat ERP memungkinkan untuk diterapkan ketika transportasi massal di Jakarta memang sudah bagus. “MRT ada, Transjakarta bagus, LRT berjalan seperti di Singapura,” kata Djarot.
Artikel ini ditulis oleh:
