Jakarta, Aktual.com — Rencana menteri BUMN untuk membentuk perusahaan patungan antara Telkom dengan SingTel (Temasek) Singapura untuk menguasai proyek E-Government ditentang berbagai kalangan masyarakat. Belum lagi masalah tukar guling Mitratel ke TBIG sebagai upaya privatisasi terselubung.
Seperti Aktual beritakan sebelumnya, pada hari ini Menteri BUMN Rini Soemarno dijadwalkan dipanggil Komisi VI DPR RI terkait permasalahan di BUMN, mulai dari tukar guling Mitratel hingga server e-goverment yang ditaruh di Singapura. Ketika dikonfirmasi, Komisi VI menyatakan pemanggilan Rini diundur pada Selasa.
“Sesuai dengan jadwal kesekjenan DPR RI, hari ini, Jumat (19/6) tidak ada rapat dengan komisi,” ujar Ketua Komisi VI, Hafisz Tohir kepada Aktual, Jumat (19/6).
Ketika ditanya lebih lanjut, apakah Menteri Rini yang meminta, pihaknya mengatakan bahwa memang hari ini DPR RI tidak bersidang.
“Hari ini DPR tidak bersidang, jadi pemanggilan Menteri Rini dipending ke hari Selasa (23/6),” jelasnya.
Untuk diketahui, terkait masalah server di Singapura, Komisi VI sudah hubungi Meneg BUMN Rini Soemarno. Menteri Rini beralasan server tersebut untuk keperluan komersil saja, jadi hanya untuk swasta.
Namun, Apabila melihat kerjasama tersebut, menyimpan potensi bahaya bagi pelayanan publik negara terhadap rakyatnya. Apalagi ini berkaitan dengan rencana penerapan kebijakan e-goverment yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan dalam negeri. (baca: Pusat Data di Taruh di Singapura)
“Namun saya melihat informasi yang ada, Server tersebut juga digunakan untuk kepentingan pemerintah juga, maka Besok Jumat, Kami akan Panggil Menteri BUMN Rini Soemarno ke komisi VI,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
