Jakarta, Aktual.com – Perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) soal rencana revisi UU 30/2002 tentang KPK menuai kritik.
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan perbedaan pendapat di antara pelaksana pemerintahan bukan kali ini saja terjadi.
Dalam catatan Bambang, selain persoalan KPK, baru-baru ini Jokowi dan JK juga punya sikap berbeda soal pembekuan PSSI yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi. “Inikan memalukan,” kata Bambang lewat pesan singkatnya, Minggu (21/6).
Bambang pun menyarankan agar Jokowi mengingatkan para menterinya dengan maksud Agar presiden tidak dinilai mencla-mencle.
“Sebaiknya mengingatkan lagi para menteri untuk tidak berbuat konyol dengan agenda masing-masing,” ujar Bambang.
Politikus dari partai Golkar itu mengatakan, aksi tak satu suara Presiden Jokowi dan Wapres JK soal rencana revisi UU KPK adalah bukti tak kompaknya pejabat.
Manajemen yang berantakan, kata dia, menunjukkan ketidakmampuan Jokowi mengendalikan bawahannya. “Silang pendapat tentang KPK menjadi bukti masih amburadulnya manajemen pemerintahan Jokowi,” katanya.
Seperti diketahui, DPR bersama pemerintah berencana merombak UU KPK. Namun, wacana itu ditanggapi terbelah oleh pemerintah sendiri. Jokowi menyatakan agar tak perlu mengubah regulasi tentang tugas dan fungsi lembaga antirasuah itu. Sebaliknya, JK mengatakan perlu agar KPK diberikan batasan kewenangan dalam menjalankan fungsinya.
Dua pandangan yang berseberangan itu pun menurun ke para menteri. Menteri Hukum dan HAM sebagai salah satu inisiator perubahan UU KPK mendukung amandemen. Pendapat yang sama juga dinyatakan Jaksaan Agung.
Sementara, Menteri Koordinator bidang Polkam, Tedjo Edhy Purdijatno menolak revisian tersebut. “Ibarat mengemudikan mobil, masing-masing dari arah berlawanan, Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla selalu bertabrakan,” ujar Bambang.
Artikel ini ditulis oleh:
