Medan, Aktual.co — Ketua demisioner DPW PPP Sumut Fadly Nurzal menilai kubu Romahurmuzy adalah kubu yang lebih memiliki armada perang di tubuh partai.
Hal itu dikatakan Fadly usai menutup pelaksanaan Muswil PPP Sumut di salah satu hotel di Kota Medan, Minggu (26/4).
“Sebenarnya selama ini tidak ada persoalan di tubuh PPP, relatif kita ini kompak. Boleh dilihat di antara dua nama yang kita sebut tadi, siapa yang terus-terusan konsolidasi (Romahurmuzy) dan siapa yang hanya tinggal di Jakarta (Djan Faridz)? Itu menunjukkan siapa yang punya armada perang di daerah, dan siapa yang hanya punya kata-kata, gitu lho,” tandas Fadly.
Soal kisruh tersebut, Fadly yang juga anggota DPR RI Komisi IV ini mengatakan bahwa peradilan yang akan dilakukan adalah sesuatu yang niscaya. Begitupun, menurutnya, konflik yang terjadi sama sekali tidak mengganggu konsolidasi dan kekompakan di internal PPP.
“Kalau peradilan itu sesuatu yang niscaya, karena itu kita menghadapi proses hukum tanpa terganggu konsolidasi dan kekompakan kita. Mudah-mudahan seluruh problem ini akan cepat selesai. Dan lebih dari itu semua, silaturahmi tak boleh putus. Karena ini adalah politik, politik itu adalah permainan,” ucapnya.
Disinggung soal KPU yang masih menunggu putusan incraht terkait kisruh ditingkat DPP, Fadly mengungkapkan bahwa SK Menkumham harusnya menjadi pegangan bagi KPU.
“Ada hal yang harus kita lihat, kalau SK menkumham itu tidak dianggap, itu sama tidak mengaggap negara ini ada. Kalau KPU memutuskan seperti itu (menunggu), maka sesungguhnya KPU itu menghilangkan negara dan tidak mengakui keputusan Menkhumham. Kan harus ada yang sah,” tukasnya.
Menurut Fadly, lembaga KPU hanyalah lembaga yang melaksanakan pemilihan Umum. Namun, soal kepastian sahnya sebuah partai ada di tangan Kemenkumham.
“Ibarat pernikahan, KPU itu adalah tuan Kadinya, tapi yang mengeluarkan sahnya pernikahan itu adalah Kemenag, begitulah, dalam proses pilkada ini, panitianya KPU, siapa yang bisa ikut adalah kewenangan negara,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Bidang Optimalisasi Aset Hasan Suhairi mengatakan, konflik internal harus dilihat dari kacamata yang berbeda dengan konflik di tubuh Golkar.
Menurutnya, konflik di PPP hanya terjadi di tingkat pusat dan tidak melibatkan daerah. Ini tentunya, tidak akan mengganggu keikutsertaan PPP dalam Pilkada.
“Konflik PPP berbeda dengan golkar, di PPP, konflik tidak menyebar ke daerah. Kan tidak ada ketua DPW nya, sebelumnya kan pak Fadly, kalau tiba-tiba ada yang mengaku ketua DPW, kan darimana jalannya?,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
