Jakarta, Aktual.com – Meski dalam sidang paripurna usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) alias ‘dana aspirasi’ telah disahkan untuk tetap dilanjutkan pembahasannya terus menuai pro kontra di tubuh parlemen.
DPP Partai Demokrat (PD) menegaskan sikapnya bahwa menolak usulan ‘dana aspirasi’ yang akan mulai dibahas antara DPR dengan pemerintah.
Demikian disampaikan Juru Bicara DPP Partai Demokrat Imelda Sari dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (24/6).
“Pertama, sikap Partai tidak berubah yakni tetap menilai bahwa “dana aspirasi” tidak tepat dan karena itu harus ditolak,” ucap dia.
Ia beralasan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh fraksi PD pada hari ini semata-mata dan terbatas untuk tidak menghalangi pembahasan lebih lanjut usulan ini dalam kepentingan untuk mendapat penjelasan pemerintah mengenai skema dan regulasi yang direncanakan.
“Karena itu, fraksi PD sebagai kepanjangan tangan DPP tetap memegang sikap dasar yang digariskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat bahwa partai menolak dana aspirasi kendati mengalami perubahan nama sekalipun,” tandas dia.
Dengan demikian, setidaknya sudah ada empat fraksi yang menolak rancangan UP2DP alias ‘dana aspirasi’ dewan itu. Yakni Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
