Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Arie Sudjito meminta pemerintah menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi, yang sudah disahkan paripurna DPR pada Selasa (23/4) kemarin.
Dana aspirasi dinilai berpotensi menimbulkan pembusukan politik pada kedepannya, karena manuver lebih dominan dibanding artikulasi aspirasi rakyat.
“Karena itulah saatnya rakyat mengingat kemerosotan integritas politisi tersebut. Dan sebaiknya rakyat perlu memikirkan utk menggugat tanggung jawab wakilnya. Saya prediksi potensi korupsi politik begitu besar atas dana aspirasi ini,” kata Arie, Rabu (24/6).
Dia menjelaskan, citra DPR semakin terperosok dengan memperkuat kepentingan dirinya dibanding membenahi fungsi representasi. Padahal selama ini dana-dana tunjangan dan dana reses tidak ada transparansi dan akuntabilitasnya secara politik.
“Persetujuan sebagian besar anggota DPR atas dana aspirasi membuktikan mayoritas DPR tidak berubah tidak ada pembenahan,” katanya.
Ditegaskan, pemerintah harus menolak keputusan dari DPR tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
