Jakarta, Aktual.com – Presiden Jokowi diimbau mulai mempertimbangkan dari sekarang menteri-menteri yang dinilai menjadi beban jangka panjang pemerintahannya.
“Menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung ataupun partai oposisi, penting untuk direshuffle,” kata pengamat politik Igor Dirgantara, di Jakarta, Rabu (24/6).
Menurutnya, ada beberapa menteri yang saat ini dianggap kontroversi, salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini dilihat dari sisi kebijakan maupun secara personal yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.
“Menteri Rini juga tidak disukai oleh pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun kubu KMP (Koalisi Merah Putih),” ujar Igor.
Ditambahkan, KMP marah atas tindakan Rini yang melakukan perjanjian hutang dengan Pemerintahan RRC sebesar Rp520 triliun melalui BUMN-BUMN.
“Hutang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR”, katanya.
Sementara, di pihak KIH (Koalisi Indonesia Hebat), Menteri Rini sudah menelikung partai-partai pendukung Jokowi dengan cara yang tidak pantas. Ini terbukti PDIP terlihat amat tersinggung dengan sikap Rini Soemarno.
“Saya mendengar kabar PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp48 Triliun untuk BUMN”, tambah Igor.
PDIP ingin dana tersebut masuk ke dalam saluran ekonomi kerakyatan seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM.
Jokowi disarankan agar cermat membaca peta partai politik dan tak bergantung pada Luhut Binsar Panjaitan semata, karena bila demikian maka bisa dipastikan posisi politik Jokowi amat rentan.
“Jangan sampai pak presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorangan, karena justru bisa menimbulkan instabilitas politik.”
Artikel ini ditulis oleh:
