Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus mengatakan Menteri BUMN, Rini Soemarno seharusnya komunikasikan ke Komisi VI soal pinjaman Tiongkok. Sebab, persetujuan pinjaman tersebut harus melalui putusan rapat Komisi VI DPR RI
“Yang menyetujui kan komisi VI kita sangat menimbang-nimbang itu. Kalau mau bicara target nawacita, masalahnya ada nggak keperluan lainnya,” katanya di komplek parlemen, Kamis (25/6). (Baca: Tiongkok Siap Beri Pinjaman Rp 650 Triliun ke BUMN Untuk Pembiayaan Infrastruktur)
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno telah ikuti dan menyaksikan penandatangan pinjaman sebesar Rp 520 triliun dengan Cina. Namun, yang menjadi masalah adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukan perubahan yang positif secara signifikan, jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan tersebut akan jatuh kepada tangan asing.
Menteri Rini Soemarmo mengatakan bahwa perbankan Tiongkok menyatakan telah siap memberi pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika Serika atau sekitar Rp 650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap proyek tersebut. Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan.
Artikel ini ditulis oleh:
